BORNEONEWS, Nanga Bulik - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) mendapat rapor merah. Karena, dalam catatan Pemerintah Kabupaten Lamandau,  realisasi fisik dan anggarannya rendah. Sampai akhir Juli 2016, realisasi keuangan Dishubkominfo Lamandau, baru 26,57 persen, dan Dinas PU baru 26,75 persen.

Penyerapan anggaran, dan pengerjaan fisik masih rendah, Sekretaris Daerah Lamandau, Arifin LP Umbing menginstruksikan SKPD segera kembali menyusun rencana aksi untuk kurang lebih 6 buan ke depan.

Senin (1/8/2016), Pemkab Lamandau menggelar rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA). Tepra yang merupakan kegiatan rutin bulanan itu belangsung di Aula Kantor Bappeda Lamandau, dipimpin Sekretaris Daerah Lamandau, Arifin LP. Umbing.

Dalam rapat yang dihadiri hampir semua pejabat SKPD itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lamandau, Muriadi, menyebutkan, target realisasi penyerapan baik fisik maupun keuangan Pemkab Lamandau 2016, hingga akhir Juli belum mencapai target. Karena untuk fisik baru mencapai 44,03 persen, sedangkan penyerapan keuangan baru 40,32 persen.

Artinya, untuk penyerapan fisik masih terdapat deviasi 15,97 persen, sedangkan untuk keuangan terdapat deviasi sebesar 19,68 persen.

Beberapa SKPD menempati posisi realisasi penyerapan dengan rapot merah. Selain Dishubkominfo, dan Dinas PU, juga Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan (Distanakan) yang penyerapan keuangannya baru 31,61 persen, sampai akhir Juli 2016.

Meski begitu, ada beberapa SKPD yang mencapai penyerapan cukup tinggi. Seperti halnya Sekretariat DPRD Lamandau, yang sudah melaksanakan penyerapan keuangannya sebesar 63,54 persen, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM), 61, 68 persen. Lalu, Kecamatan Bulik di bawah kepemimpinan Camat Atie Dieni, 56,37 persen.

Menyikapi masih banyaknya SKPD yang penyerapan fisik maupun keuangannya rendah, Sekda Lamandau Arifin LP. Umbing mengintruksikan agar SKPD terkait segera kembali melakukan penyusunan rencana aksi untuk kurang lebih 6 buan kedepan.

Ada beberapa penyebab penghambat realisasi fisik maupun penyerapan keuangan. Pada Dishubkominfo misalnya, hingga kini belum melakukan pelaksanaan pekerjaan terkait pembangunan fisik dalam tahapan persiapan pembangunan Bandara. Hal ini disebabkan belum keluarnya izin pelepasan kawasan hutan dari kementrian terkait.

"Kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena izin pelepasan kawasan hutannya belum keluar," cetus Kadishubkonfo Lamandau, Erwinson, kala itu. (HENDI NURFALAH/N).