BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Kepengurusan Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Kapuas diduga tidak sesuai anggaran dasar rumah tangga (ADRT) dan mekanisme partai, sehingga dinyatakan cacat hukum.

Dugaan cacat kepengurusan tersebut disampaikan sejumlah pimpinan anak cabang (PAC) PBB di 12 kecamatan. Mereka juga mempertanyakan legalitas kepengurusaan DPC PKB Kapuas.

Mewakili 12 PAC PBB, Ketua PAC PBB Kecamatan Kapuas Timur, Ramdahni menyampaikan keberatannya, kerena kepengurusan DPC PBB saat ini tidak sesuai ADRT partai dan mekanisme partai.

Dia menyebut kepengurusan DPC PBB saat ini ada sebagian masih menjabat di partai lain dan bukan kader.

"Kami tidak pernah diundangan atau diberitahu adanya kepengurusan DPC yang baru," kata Ramdahni di kediamannya, (9/2/2018).