Ada dugaan juga bahwa saat menjalankan aksinya, oknum orang dalam yang terlibat terkadang dengan sengaja mempersulit masyarakat yang mengurus dokumen agar mereka akhirnya memilih menggunakan jasa calo.

Sedangkan di sisi calo, untuk menggaet pengguna jasa yang lebih banyak, sang calo secara terang-terangan mempromosikan jasanya lewat akun Facebook dengan nama Indah Indah Indah.

Borneonews berhasil mendapatkan 3 dokumen tangkapan layar akun tersebut yang diposting pada 14 dan 21 Desember 2020 serta 18 Januari 2021 dengan postingan yang diduga foto-foto hasil pengurusan KTP, KIA dan KK, namun saat mencoba mengakses, tapi akun ini sudah tidak ditemukan lagi.

Dari sumber yang sama, Borneonews juga mendapatkan dokumen tangkapan layar pesan WhatsApp berisi percakapan  calo dengan calon pengguna jasa yang membahas tarif untuk pengurusan dokumen.

Jika merujuk  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 95B, pemerintah jelas melarang adanya pungutan biaya pengurusan dokumen kependudukan. Praktek ini dapat diancam dengan pidana penjara dan denda.

"Setiap pejabat dan petugas pada desa, kelurahan, kecamatan, UPTD, instansi pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000," bunyi pasal tersebut.

Kepala Disdukcapil Barito Timur, Muslim Raharjo saat dimintai konfirmasi mengaku sudah mendapatkan informasi tentang praktek ilegal ini pada Kamis lalu.

Menurutnya calo tersebut telah dipanggil oleh Dukcapil agar membuat surat keterangan dan tidak mengulangi perbuatan tersebut.

"Memang mereka itu sejenis jastip (jasa titipan), masyarakat yang tidak mau berurusan kemari lalu mereka titip dengan orang itu, jadi titipan itu ya dia datang kemari membawa dengan ongkos 50 ribu," ujar Muslim, Senin, 8 Februari 2021.

Ketika ditanyakan keterlibatan anak buahnya dalam praktek calo ini, Muslim mengaku sudah menyelidiki namun belum menemukan oknum yang terlibat, padahal sumber Borneonews dari internal Disdukcapil mengakui keterlibatan beberapa oknum dalam kerja sama dengan calo.

"Kalau memang ada, kita juga tidak bisa percaya seratus persen (terhadap pegawai), kami akan mendalami juga di sini, yang pertama kita akan mengambil tindakan disiplin peringatan dulu terhadap staf kita atau pun orang-orang yang ada di luar," kilahnya.

Namun Muslim tidak menampik kemungkinan terjadinya praktek mempersulit proses pengurusan dokumen agar jasa calo dimanfaatkan masyarakat.

"Saya selalu mengawasi selama ini tapi kemungkinan itu bisa ada, makanya kemarin saya suruh sekretaris me-rolling pegawai yang bertugas supaya masyarakat jangan sampai bertemu lagi dengan orang (pegawai) yang mempersulit," lanjutnya. (BOLE MALO/B-6)