Dalam kesempatan itu, hakim menawarkan solusi jika memang terdakwa tidak dapat dihadirkan, maka sebagian dari jaksa dan tim kuasa hukum ikut sidang di Bareskrim Polri bersama terdakwa demi memudahkan koordinasi dan sesi konsultasi.

“Kalau seandainya sidang nanti terdakwa tidak bisa dihadirkan, jalan keluarnya sebagian penasihat hukum dan JPU ada di tempat terdakwa. Itu (salah satu) solusinya,” kata Majelis Hakim.

Hakim juga mengingatkan agar JPU dan kuasa hukum tidak membuang-buang waktu karena masih banyak agenda pemeriksaan yang harus dilalui dalam persidangan.

Jumhur Hidayat didakwa oleh jaksa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kericuhan.

Jumhur, menurut jaksa, menyebarkan kabar bohong itu lewat akun Twitter pribadinya. Jumhur pun dijerat dengan dua pasal alternatif, yaitu Pasal 14 ayat 1 juncto Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 KUHP atau Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ANTARA