Ketua Bapemperda Tekankan Sosialisasi Perda Protokol Kesehatan Dilakukan Secara Massif

Oleh Naco
21 Agustus 2021 - 11:50 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Ketua Bapemperda DPRD Kotawaringin Timur, Handoyo J Wibowo berharap, sosialisasi kepada masyarakat mengenai perda protokol kesehatan itu harus dilakukan secara massif.

“Kami tekankan sosialisasinya levih massif, meski sekalipun dalam prinsipnya ketika disahkan itu sama artinya masyarakat sudah tahu, tetapi kita ingin masyarakat tahu bahwa sudah ada aturan hukumnya untuk menindak pelanggaran prokes,” kata Politikus Partai Demokrat tersebut, Sabtu, 21 Agustus 2021.

Perda Protokol Kesehatan yang baru saja disahkan DPRD dan Bupati Kotim kini disetujui Gubernur Kalimantan Tengah. Dengan demikian, perda itu akan segera diterapkan di seluruh wilayah hukum Kabupaten Kotim

"Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan ini sudah disahkan dan disetujui Gubernur Kalimantan Tengah sehingga resmi menjadi peraturan daerah," ucap Handoyo.

Harapan pihaknya, dengan adanya peraturan daerah ini menjadi payung hukum bagi semua dalam menangani pandemi Covid-19 di Kotawaringin Timur.

Perda itu mengatur kewajiban yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat selama pandemi Covid-19 tersebut.

Selain itu, ada aturan sanksi bagi masyarakat yang tidak menaati protokol kesehatan yaitu berupa denda. Materi dari perda prokes mengatur kewajiban, larangan, serta sanksi pelaksanaan prokes di daerah.

Bahkan denda bagi pelanggar mulai dari Rp 75 ribu sampai Rp 2,5 juta. Seperti di Pasal 13 menyebutkan, setiap orang yang melanggar disiplin protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa, teguran lisan atau teguran tertulis, denda administratif paling banyak Rp75 ribu atau penerapan sanksi sosial.

Penerapan sanksi sosial sebagaimana dimaksud meliputi, menyapu jalan di sekitar lokasi pelanggaran, mengutip sampah di sekitar lokasi pelanggaran atau membersihkan selokan di sekitar lokasi pelanggaran.

Sedangkan untuk pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar disiplin protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dikenai sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis, pembubaran kerumunan, denda administratif paling banyak Rp 5 juta dan dibayarkan paling lambat dalam waktu tiga hari kerja, penghentian sementara operasional usaha dan/atau pencabutan izin usaha. (NACO/B-7)

TAGS:

#Sosialisasi #Perda Protokol Kesehatan

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Petenis Anjali Kirana Borong Gelar Juara Detec International Junior

19 Mei 2024 - 07:20 WIB

Petenis muda Indonesia Anjali Kirana Junarto (15 tahun) berhasil memborong juara dalam Detec International Junior Championship 2024 yang digelar di lapangan tenis PKPSO Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Phil Foden jadi Pemain Terbaik Liga Premier Inggris

19 Mei 2024 - 07:00 WIB

Gelandang Manchester CityPhil Foden didapuk sebagai pemain terbaik Liga Premier Inggris musim 2023-2024.

PWI Berduka atas Wafatnya Tokoh Pers dan Perfilman Prof. Salim Said

19 Mei 2024 - 06:40 WIB

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) berduka atas wafatnya tokoh pers dan perfilman nasional sekaligus cendekiawan Prof. Salim Said di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, pada Sabtu malam pukul 19.33 WIB.

Bayer Leverkusen Juarai Bundesliga2023/24 Tanpa Terkalahkan

19 Mei 2024 - 06:20 WIB

Bayer Leverkusen resmi menjadi juara Bundesliga 2023/2024 tak terkalahkan, setelah menang 2-1 atas Augsburg dalam pekan ke-34, di Stadion BayArena, Jerman pada Sabtu malam WIB.

Menakar Mesin Pertumbuhan Ekonomi RI Setelah Kuartal I

19 Mei 2024 - 06:00 WIB

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 3 bulan pertama 2024 cukup menggembirakan, yakni tumbuh 5,11 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) atau lebih tinggi dibanding periode sama 2023. Bahkan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut pertumbuhan itu yang tertinggi sejak 2015.

Ada Kasus Perkawinan Sesama Jenis, Ini Permintaan Kemenag

19 Mei 2024 - 05:00 WIB

Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Maluku Utara (Malut) meminta agar perkawinan sesama jenis di Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) harus dibatalkan, karena melanggar syariat agama dan budaya masyarakat.

Menko Luhut Bantah Pandangan Terkait Indonesia tak Peduli Lingkungan

19 Mei 2024 - 04:00 WIB

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membantah pandangan asing yang menilai Indonesia tidak peduli dengan lingkungan, dan menegaskan bahwa pelaksanaan upacara Segara Kerthi merupakan wujud komitmen Indonesia menjaga alam.

The Elite Showcase 2024 Pamerkan Kreasi Modifikasi Motor dan Mobil

19 Mei 2024 - 03:00 WIB

Aneka kreasi modifikasi sepeda motor dan mobil dipamerkan dalam ajangThe Elite Showcase 2024 yang berlangsungdiIndonesia Convention Exhibition(ICE) di BSD City, Tangerang, Banten, dari 18 sampai 19 Mei 2024.

Mantap! Pemkab Penajam Jamin Biaya Kuliah 100 Persen

19 Mei 2024 - 02:00 WIB

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, menjamin biaya kuliah secara penuh bagi pelajar di daerah berjulukBenuo Takaitu, yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

OJK: ROA dan NIM Perbankan Maret 2024 masih Tergolong Cukup Tinggi

19 Mei 2024 - 01:00 WIB

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan bahwa rasioreturn on asseu(ROA) dan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) perbankan pada bulan Maret 2024 masih tergolong cukup tinggi.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia