Bupati Pulang Pisau Keluarkan Instruksi Pemberlakuan PPKM Level 1

Oleh Asprianta
18 Februari 2022 - 16:50 WIB

BORNEONEWS, Pulang Pisau – Dalam upaya mengantisipasi ancaman gelombang ke tiga ancaman Covid 19, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (Pemkab Pulpis) memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1.

Hal tersebut berdasarkan intruksi Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang Nomor 015/PP/ST.COVID-19/11/02/12022 tentang PPKM Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 tingkat Desa dan Kelurahan.

"Dalam pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis). Kami telah mengeluarkan intruksi untuk pembelakuan PPKM Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 tingkat Desa dan Kelurahan," ucap Bupati Pulpis saat di bincangi rekan media, Jumat (18/02/2022).

Menurutnya Instruksi Bupati tersebut, menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2022 tentang PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid 19 di wilayah Sumatera, Nusa Tanggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Berkenaan dengan hal tersebut pihaknya juga menginstruksikan, kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, Organisasi Vertikal, Camat se-Kabupaten Pulang Pisau, Lurah dan Kepala Desa bahwa posko tingkat Desa dan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu Pencegahan, Penanganan, Pembinaan dan Pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.

"Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, maka posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi," kata Taty sapaan akrab Bupati Pulpis itu.

Taty juga mengungkapkan kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masingmasing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan yakni kebutuhan di tingkat Desa dibebankan DD.

Serta didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), dan Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

"Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI, Kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana," ungkapnya.

APBD Provinsi/Kabupaten dan Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten.

Pengaturan Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan assesmen dengan kriteria Level 1 dilaksanakan dengan ketentuan yakni pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas.

"Dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 6678/ 2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)," tambahnya.

Untuk pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran/Pemerintah/Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) dengan menerapkan WFO sebesar 100 persen.

Dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, pengaturan waktu kerja secara bergantian, pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.

"Dan pemberlakuan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah," tutupnya. (ang)

TAGS:

#Bupati Pulang Pisau #PPKM Level 1

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Lantik 50 Anggota PPK, Ini Pesan Ketua KPU Murung Raya

17 Mei 2024 - 06:00 WIB

Komisi Pemilihan Umun (KPU) Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah melantik 50 orang panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk persiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

RI Kecam Keras Blokade Bantuan Kemanusiaan Gaza oleh Warga Israel

17 Mei 2024 - 05:00 WIB

Tampak dalam video tersebut salah satu makanan yang dirusak ekstremis adalah produk mi instan asal Indonesia.

KPK Sita Rumah SYL di Makassar

17 Mei 2024 - 04:00 WIB

Ali menerangkan nilai dari rumah tersebut sekitar Rp4,5 miliar dan sumber uangnya berasal dari Muhammad Hatta selaku orang kepercayaan tersangka dimaksud

Seorang Imam Musala Tewas Ditikam

17 Mei 2024 - 03:00 WIB

Setelah menikam korban, kata Sutrisno, pelaku segera melarikan diri. "Selanjutnyapelaku melarikan diri," kata Sutrisno.

Program B100 Perlu Melalui Uji di Laboratorium

17 Mei 2024 - 02:00 WIB

Sementara untuk meningkat menjadi B100, lanjut dia, juga harus dilihat dari ketersediaan bahan baku maupun potensi pasarnya.

Keberanian Bawa Rinov/Pitha Melaju ke Perempat Final Thailand Open

17 Mei 2024 - 01:00 WIB

Rinov/Pitha mendapatkan kepastian tersebut setelah menang atas wakil India Satish Kumar Karunakaran/Aadya Variyath pada babak 16 besar melalui dua gim langsung, 21-19, 21-17, Kamis.

Gregoria Melaju Mulus ke Perempat Final Thailand Open 2024

17 Mei 2024 - 00:01 WIB

Dengan ini, maka Gregoria akan berjumpa dengan pemenang laga antara dua pemain Thailand, Pitchamon Opatniputh dan Supanida Katethong di babak perempat final mendatang.

Pj Bupati Seruyan Lepas Kontingen FBIM ke Palangka Raya

16 Mei 2024 - 23:51 WIB

Festival Budaya Isen Mulang merupakan event tahunan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Ke-67 Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

BNN Tangkap Gembong Narkoba Jaringan Asia di Filipina

16 Mei 2024 - 23:41 WIB

Penangkapan pelaku melibatkan aparat di dalam negeri, yaitu Polri, Ditjen Imigrasi, dan Ditjen Bea Cukai, dan juga bekerja sama dengan otoritas penegak hukum Filipina.

Imigrasi Tasikmalaya Deportasi WNA India Karena Lewati Izin Tinggal

16 Mei 2024 - 23:31 WIB

Kantor Imigrasi Tasikmalaya, Jawa Barat, mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) ke negara asalnya India karena diketahui sudah melewati 117 hari dari batas izin tinggal di Indonesia.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia