Kebijakan pemerintah pusat yang memberlakukan pembatasan dalam penyaluran BBM bersubsidi cukup berpengaruh, termasuk juga indikasi adanya mal pengelolaan BBM.

“Kelangkaan BBM yang terjadi saat ini, setelah kami kaji masalahnya itu bukan karena sengaja ditimbun tapi karena adanya pembatasan dari pemerintah pusat. Jadi kami belum punya indikasi adanya mal dalam pengelolaan BBM di Kalteng,” katanya saat dihubungi di Palangka Raya, Rabu 29 Juni 2022.

Namun demikian, diharapkan agar pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan. Sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pendistribusian BBM bersubsidi.

“Mengisi BBM bersubsidi menggunakan jerigen itu merupakan penyimpangan karena tidak sesuai aturan. Untuk itu, pemerintah daerah bersama kepolisian, kami harapkan kehadirannya agar masalah ini tidak menjadi gejolak sosial ketika ada diskriminasi atau penyimpangan yang dilakukan. Jadi pengawasan diperkuat untuk itu,” katanya.