Instansi terkait penataan ruang dapat memberikan masukan, tanggapan, serta persamaan persepsi dalam menyusun rencana aksi penetapan ketidaksesuaian penataan ruang wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Kalteng.

“Rencana aksi dilakukan) melalui percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW di 14 kabupaten kota,” tuturnya di Aula Eka Hapakat, Selasa 6 September 2022.

Peseta rapat dari berbagai instansi terkait, seperti organisasi perangkat daerah Kalteng kemudian sekda kabupaten dan kota se-Kalteng, Bapeddalitbang se-Provinsi Kalteng dan penataan ruang se-Provinsi Kalteng.

Dia menuturkan proses penyelesaian terkait ketidaksesuaian tata ruang sudah berjalan sejak 2019 lalu. Termasuk tata ruang kawasan hutan serta izin hak atas tanah yang masuk aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang berjalan sampai 2022.