BORNEONEWS, Sampit - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Kotim harus tegas terhadap juru parkir nakal yang memungut melebihi ketentuan. 

'Tindakan tegas hingga pemutusan kontrak kerja itu agar agar jukir lain tidak seenaknya saat bekerja. Saya kurang sepakat ketika instansi terkait dalam hal ini dishubkominfo, turun ke lapangan hanya untuk melakukan sosialisasi tentang parkir,' kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kotim Darmawat saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (18/3/2016).

Menurut politisi Partai Golkar itu, aturan tentang tata kelola jasa perparkiran sudah lama diterapkan. Begitu juga juru parkir yang bertugas di lapangan rata-rata merupakan orang lama yang sudah memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga pengelola parkir. Sehingga, sosialisasi Dishubkominfo tidak tepat.

Darmawati mengungkapkan, bahwa pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh juru parkir di kawasan tertentu seperti pasar maupun tepi jalan adalah menarik restribusi di atas ketentuan, serta tidak memberikan karcis kepada pemilik kendaraan.

"Kebanyakan pelanggarannya itu-itu saja. Cuma akhirnya dianggap biasa oleh juru parkir. Makanya seharusnya begitu menemu di lapangan seperti itu langsung  berikan sanksi tegas,' ujar dia.

Sementara Kepala Dishubkominfo Kabupaten Kotim Fadlian Noor berharap masyarakat juga berperan aktif ikut mengawasi dan melaporkan juru parkir nakal.

Menurutnya, yang dilakukan Dishubkominfo pada Kamis (17/3/2016) di sejumlah lokasi parkir hanya inspeksi mendadak sekaligus sosialisasi kepada para juru parkir.

'Kami sudah mewanti-wanti, kalau nanti kami temukan tidak sesuai aturan maka akan diambil tindakan tegas," kata dia.

Saat ini, sekitar ada 500 lebih juru parkir di Kota Sampit. Mereka dipekerjakan oleh pihak pengelola parkir di setiap zona yang telah ditetapkan. Fadlian pun berjanji terus mengevaluasi masalah perparkiran yang sering menjadi keluhan masyarakat. (RIFQI/m)