Pemkab Kobar Gelar FGD III KLHS Revisi RTRW 2017-2037

Oleh Danang Ristiantoro
10 Agustus 2023 - 19:30 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), menyelenggarakan fokus group discusion (FGD) III Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Perda Nomor 1 Tahun 2018, tentang RTRW Kobar tahun 2017-2037.

FGD tersebut diikuti oleh seluruh unsur jajaran SKPD dan juga camat, serta instansi terkait lainnya, berlangsung di salah satu meeting room hotel di Pangkalan Bun, Kamis, 10 Agustus 2023.

Kepada Dinas PUPR Kobar Hasyim Muallim menyampaikan, penyusunan dokumen KLHS ini harus mampu memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan, rencana dan program agar dampak atau risiko negatif terhadap lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalisir.

"Jadi, setiap indikasi program yang kita masukan Program RTRW dikaji dampaknya terhadap lingkungan seperti apa. Sehingga melalui forum FGD ini, harus disampaikan dengan rinci. Masukan - masukan yang baik, agar tim bisa menganalisa kembali. Karena RTRW ini akan jadi pedoman pembangunan lima tahun kedepan," kata Hasyim.

Untuk itu, Hasyim menyampaikan pesan agar dalam KLHS RTRW itu, tidak hanya terkait pemukiman dan pertambangan. Karena banyak program- program pemerintah daerah yang sudah dibangun, termasuk pengendalian banjir, water fron city, pembangunan gedung, kemudian juga saluran irigasi. Ini semua berdampak pada lingkungan.

"Kami sarankan tidak hanya terkait tata ruang keseluruhan, tetapi poin - poin itu juga dimasukkan didalam indikasi program. Seberapa besar dampaknya terhadap lingkungan," ungkapnya.

Selanjutnya, terkait pembangunan infrastruktur jalan ini juga harus dikaji dampak terhadap lingkungannya. Meskipun pembangunan jalan itu untuk lingkungan, maupun industri serta pertambangan.
"Jadi tidak hanya secara global RTRW saja yang dibahas, tapi hal - hal kecil juga harus dimunculkan disitu," ungkapnya.

Sehingga, penyusunan KLHS terhadap revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya tahun 2017 - 2037, dapat dilakukan dalam momentum bersamaan dengan proses penyusunan revisi RTRW.

"Oleh karena itu, output dari KLHS ini akan berguna sebagai bahan pertimbangan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar yang terintegrasi dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Kobar, serta sebagai dasar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, rencana dan program dapat terhindar dari dampak negatif terhadap lingkungan hidup," pungkasnya. (DANANG/J)

TAGS:

#Perda RTRW Kobar

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Seorang Imam Musala Tewas Ditikam

17 Mei 2024 - 03:00 WIB

Setelah menikam korban, kata Sutrisno, pelaku segera melarikan diri. "Selanjutnyapelaku melarikan diri," kata Sutrisno.

Program B100 Perlu Melalui Uji di Laboratorium

17 Mei 2024 - 02:00 WIB

Sementara untuk meningkat menjadi B100, lanjut dia, juga harus dilihat dari ketersediaan bahan baku maupun potensi pasarnya.

Keberanian Bawa Rinov/Pitha Melaju ke Perempat Final Thailand Open

17 Mei 2024 - 01:00 WIB

Rinov/Pitha mendapatkan kepastian tersebut setelah menang atas wakil India Satish Kumar Karunakaran/Aadya Variyath pada babak 16 besar melalui dua gim langsung, 21-19, 21-17, Kamis.

Gregoria Melaju Mulus ke Perempat Final Thailand Open 2024

17 Mei 2024 - 00:01 WIB

Dengan ini, maka Gregoria akan berjumpa dengan pemenang laga antara dua pemain Thailand, Pitchamon Opatniputh dan Supanida Katethong di babak perempat final mendatang.

Pj Bupati Seruyan Lepas Kontingen FBIM ke Palangka Raya

16 Mei 2024 - 23:51 WIB

Festival Budaya Isen Mulang merupakan event tahunan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Ke-67 Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

BNN Tangkap Gembong Narkoba Jaringan Asia di Filipina

16 Mei 2024 - 23:41 WIB

Penangkapan pelaku melibatkan aparat di dalam negeri, yaitu Polri, Ditjen Imigrasi, dan Ditjen Bea Cukai, dan juga bekerja sama dengan otoritas penegak hukum Filipina.

Imigrasi Tasikmalaya Deportasi WNA India Karena Lewati Izin Tinggal

16 Mei 2024 - 23:31 WIB

Kantor Imigrasi Tasikmalaya, Jawa Barat, mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) ke negara asalnya India karena diketahui sudah melewati 117 hari dari batas izin tinggal di Indonesia.

Baleg Setujui RUU Kementerian Negara jadi Usul Inisiatif DPR

16 Mei 2024 - 23:21 WIB

Persetujuan tersebut dibuat setelah delapan fraksi di Baleg DPR RI menyatakan setuju, dan satu fraksi, yakni Fraksi PKS menyatakan setuju dengan catatan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Kementerian Negara untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR.

Sekda Kalteng Ingatkan 6 Prinsip Pengelolaan BUMDes

16 Mei 2024 - 23:11 WIB

Dakwaan Kerugian Negara Eks Dirut Pertamina Murni Masalah Bisnis

16 Mei 2024 - 23:00 WIB

Dengan demikian, dirinya menyebutkan apabila seorang pimpinan atau dirut membuat suatu kebijakan, hal tersebut bukan termasuk perbuatan kriminal. Tetapi, ia menegaskan langkah itu selama dilakukan dengan tidak menguntungkan diri sendiri.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia