BORNEONEWS, Palangka Raya ' Jumlah total aset yang dimiliki pemerintah kota (Pemkot) Palangka Raya mencapai Rp3,131 triliun. Jumlah itu kondisi neraca per 31 Desember 2015 yang dilaporkan badan anggaran (Banggar) DPRD Kota Palangka Raya hasil kesepakatan dengan tim anggaran pemerintah daerah.

Sementara jumlah kewajiban dalam neraca tersebut, sebesar Rp21,003 miliar. Sehingga jumlah ekuitas dana diketahui Rp3,110 triliun. Laporan ini disampaikan juru bicara Banggar Alfian Batnakanti saat rapat paripurna ke-10 DPRD Kota Palangka Raya Selasa (19/7/2016). Rapat tersebut dalam rangka penyampaian laporan Banggar DPRD tentang hasil Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015.

'Setelah melalui pembicaraan dan pembahasan atas pertanyaan, usul, saran, dan pendapat akhirnya diperoleh kesepakatan yang merupakan hasil rapat kerja komisi-Komsi DPRD Kota dengan Pemerintah Kota Palangka Raya,' kata Alfian.

Sementara itu, laporan realisasi anggaran tahun 2015 antara lain Pendapatan Daerah dilaporkan surplus Rp19,929 miliar. Sebab Pendapatan Daerah Rp1,071 triliun sedangkan Belanja Daerah Rp1,050 triliun.

Dari sisi pembiayaan daerah, penerimaan mencapai Rp 94,744 miliar sedangkan pengeluaran Rp11,003 miliar, sehingga mengalami surplus Rp83,741 miliar. 

'Dengan demikian sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp103,67 miliar,' jelas dia. 

Rapat paripurna ke-10 tersebut sebelumnya sempat terancam batal. Gara-garanya, presensi anggota wakil rakyat minim sehingga tidak memenuhi batas minimal atau kuorum. Sempat sebanyak dua kali skorsing dijatuhkan.  Keputusan skorsing diambil Ketua Sidang yang juga Ketua DPRD, Sigit K Yunianto karena jumlah kehadiran tidak memenuhi syarat sah untuk sidang dilanjutkan yaitu 19 orang.

Sebelum skorsing pertama, jumlah kehadiran hanya 17 orang. Setelah diskorsing I, bertambah menjadi 18 orang. Karena masih kurang, skorsing kedua kalinya. Kemudian datang lagi 1 anggota sehingga total 19 orang sehingga sidang pun bisa berlangsung. (ROZIKIN/m)