Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Setelah Beres Opini WTP Urusan Audit Berpindah ke Arah Kinerja

  • Oleh M. Muchlas Roziqin
  • 28 Maret 2018 - 05:44 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya – Mengantarkan pemerintah daerah (Pemda) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah juga menjadi bagian tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Karena itu, BPK RI melakukan pendampingan supaya semua Pemda dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada akhir pelaksanaan APBD dan tindak lanjut temuan audit semakin membaik.

Ketika raihan opini WTP telah menjadi biasa karena penyajian LKPD sudah terus membaik, maka tugas BPK RI tidak lagi mengurusi opini melainkan pada esensi dari penyajian LKPD yaitu kinerja keuangan dan pemerintahan.

Demikian ditandaskan Kepala Perwakilan BPK RI Kalteng Ade Iwan Ruswana. Hal ini bertujuan supaya pembelanjaan uang rakyat di APBD makin berkualitas tidak hanya di laporan keuangan saja.

“Setelah masalah WTP selesai, nanti audit ditingkatkan lagi menjadi ke arah audit kinerja, bukan lagi penyajian keuangan,” kata Ade Iwan, Rabu (28/3/2018).

Ia mencontohkan, suatu daerah kenapa pendapatan asli daerah (PAD) nya dari tahun ke tahun selalu flat saja, datar-datar saja, pun kalau ada peningkatan bukan dari PAD melainkan dana dari pusat. Menjadi pertanyaan adalah sejauh mana kinerja kepala daerah bersangkutan.

“Jadi dengan LKPD itu akan bisa menilai kinerja pemerintah kabupaten/kota dan Provinsi. Kenapa PAD selama 10 tahun terakhir masih flat saja. Itu kan berarti Pemda-nya kurang create terharap kinerjanya, ada apa Lalu juga kedepan audit akan menyasar bagaimana efisiensi dan masalah kebijakan daerah,” tutup dia. (ROZIQIN/B-5)

Berita Terbaru