Penegak Hukum Harus Pastikan Proyek Sabuk Pantai Geotekstil Tidak Rugikan Negara

Oleh Naco
21 April 2018 - 18:00 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Aparat penegak hukum didorong untuk menelisik pembangunan proyek sabuk pantai geotekstil di Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringim Timur. Jangan sampai proyek ini merugikan negara.

"Meskipun proyek itu selesai namun pelaksana pekerjaan didenda, itu yang harus ditelusuri, jangan sampai proyek itu dikerjakan secara asal-asalan dan negara yang dirugikan," kata aktivis di Kotim, M Sopian, Sabtu (21/4/2018).

Sopian ingin proyek itu diaudit dan diselidiki apakah kegiatannya sudah sesuai prosedur atau tidak. Karena dana yang dikeluarkan untuk proyek itu tidak sedikit mencapai angka miliaran rupiah.

Sopian menduga ada yang tidak beres dalam kegiatan yang dilakukan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ini. Pasalnya fungsi dari keberadaan proyek itu belum dirasakan sama sekali. Terlebih kegiatan itu informasinya dikerjakan hingga tahun berikutnya.

"Buktinya juga abrasi masih terjadi. Ini mengapa saya mendorong aparat untuk menelisiknya. Karena rentan proyek semacam itu dimainkan apalagi lokasinya sulit dipantau," tukasnya.

Seperti halnya proyek drainase Bandara H Asan pada 2016 lalu harus jadi pelajaran, yang merugikan negara Rp1,3 miliar. Proyeknya berada dalam bandara yang sulit dipantau. Saat ditelisik aparat ditemukan kerugian negara yang tidak sedikit dari proyek yang dianggarkan melalui kementerian pusat tersebut.

Begitu juga dengan proyek sabuk pantai itu. Kondisi abrasi di Ujung Pandaran masih terjadi. Namun demikian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotim akan mengusulkan lagi proyek semacam itu. (NACO/B-5)

TAGS:

#Proyek Sabuk Pantai

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Lantik 50 Anggota PPK, Ini Pesan Ketua KPU Murung Raya

17 Mei 2024 - 06:00 WIB

Komisi Pemilihan Umun (KPU) Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah melantik 50 orang panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk persiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

RI Kecam Keras Blokade Bantuan Kemanusiaan Gaza oleh Warga Israel

17 Mei 2024 - 05:00 WIB

Tampak dalam video tersebut salah satu makanan yang dirusak ekstremis adalah produk mi instan asal Indonesia.

KPK Sita Rumah SYL di Makassar

17 Mei 2024 - 04:00 WIB

Ali menerangkan nilai dari rumah tersebut sekitar Rp4,5 miliar dan sumber uangnya berasal dari Muhammad Hatta selaku orang kepercayaan tersangka dimaksud

Seorang Imam Musala Tewas Ditikam

17 Mei 2024 - 03:00 WIB

Setelah menikam korban, kata Sutrisno, pelaku segera melarikan diri. "Selanjutnya?pelaku melarikan diri," kata Sutrisno.

Program B100 Perlu Melalui Uji di Laboratorium

17 Mei 2024 - 02:00 WIB

Sementara untuk meningkat menjadi B100, lanjut dia, juga harus dilihat dari ketersediaan bahan baku maupun potensi pasarnya.

Keberanian Bawa Rinov/Pitha Melaju ke Perempat Final Thailand Open

17 Mei 2024 - 01:00 WIB

Rinov/Pitha mendapatkan kepastian tersebut setelah menang atas wakil India Satish Kumar Karunakaran/Aadya Variyath pada babak 16 besar melalui dua gim langsung, 21-19, 21-17, Kamis.

Gregoria Melaju Mulus ke Perempat Final Thailand Open 2024

17 Mei 2024 - 00:01 WIB

Dengan ini, maka Gregoria akan berjumpa dengan pemenang laga antara dua pemain Thailand, Pitchamon Opatniputh dan Supanida Katethong di babak perempat final mendatang.

Pj Bupati Seruyan Lepas Kontingen FBIM ke Palangka Raya

16 Mei 2024 - 23:51 WIB

Festival Budaya Isen Mulang merupakan event tahunan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Ke-67 Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

BNN Tangkap Gembong Narkoba Jaringan Asia di Filipina

16 Mei 2024 - 23:41 WIB

Penangkapan pelaku melibatkan aparat di dalam negeri, yaitu Polri, Ditjen Imigrasi, dan Ditjen Bea Cukai, dan juga bekerja sama dengan otoritas penegak hukum Filipina.

Imigrasi Tasikmalaya Deportasi WNA India Karena Lewati Izin Tinggal

16 Mei 2024 - 23:31 WIB

Kantor Imigrasi Tasikmalaya, Jawa Barat, mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) ke negara asalnya India karena diketahui sudah melewati 117 hari dari batas izin tinggal di Indonesia.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia