Kemenparekraf: Masyarakat Hukum Adat Bisa Usulkan Jadi Desa Wisata
- 16 Desember 2023 - 15:30 WIB
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) meminta Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang sudah mendapat legalitas dari pemerintah daerah (pemda) setempat agar mengusulkan jadi desa wisata sebagai salah satu model pemberdayaan masyarakat.
Bupati Gunung Mas: Diharapkan Memahami Pergub Pembukaan dan Pengelolaan Lahan Non Gambut Bagi Masyarakat Hukum Adat
- 11 November 2022 - 17:10 WIB
Untuk sementara sosialisasi Pergub Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2021 ini akan dilaksanakan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Tewah, Manuhing dan Kecamatan Miri Manasa.
Pemprov Kalteng Akan Keluarkan Pergub Tata Cara Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
- 10 November 2022 - 20:05 WIB
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait tata cara pengakuan masyarakat hukum adat (MAH).
Panitia Masyarakat Hukum Adat Diperlukan untuk Lindungi Hak Adat
- 10 November 2022 - 19:21 WIB
Herson menegaskan, negara, Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memiliki kewajiban yang sama dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.
Masyarakat Hukum Adat Diakui Negara
- 10 November 2022 - 16:51 WIB
Herson mengatakan masyarakat Adat memiliki ikatan pada asal-usul, geneologis (keturunan), leluhur.
Percepat Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, DLH Barito Utara Gelar Sosialisasi
- 11 Oktober 2022 - 20:25 WIB
Guna mempercepat pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Dinas Lingkungan Hidup dan Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Barito Utara laksanakan sosialisasi di Kantor Kecamatan Gunung Purei.
Usulan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Desa Sei Pinang Diharapkan Terealisasi
- 02 Maret 2022 - 20:30 WIB
Usulan pengakuan Masyarakat Hukum Adat atau MHA di Desa Sei Pinang, Kecamatan Mandau Talawang, Kabupaten Kapuas diharapkan bisa segera direalisasikan pemerintah.
Pemko Palangka Raya Gelar Sosialisasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- 29 Oktober 2021 - 12:15 WIB
Pemko Palangka Raya melaksanakan sosialisasi terkait pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Kegiatan ini diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup, Jumat, 29 Oktober 2021.
Pemkab Pulang Pisau Sosialisasi Tata Cara Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
- 22 Oktober 2021 - 19:05 WIB
Pemkab Pulang Pisau melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bekerjasama dengan Borneo Nature Foundation (BNF) menggelar kegiatan sosialisasi tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
Pemkab Sukamara Terbitkan SK Pengakuan Masyarakat Hukum Adat untuk Kelola Lahan
- 16 Maret 2021 - 19:35 WIB
Kabupaten Sukamara menerbitkan SK Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat atau MHA dengan luasan lahan mencapai 49 hektare. Lahan tersebut mencakup 4 wilayah di Bumi Gawi Barinjam.