Kapala Desa di Lamandau Diminta Prioritaskan Penyelesaian Sengketa Tata Batas
- 21 Januari 2019 - 17:36 WIB
Kepala desa (Kades) di Kabupaten Lamandau diminta memprioritaskan penyelesaian sengketa tata batas antar desa. Hal itu diungkapkan Bupati Lamndau H Hendra Lesmana, Senin (21/1/2019).
Bupati Lamandau Ingin Sengketa Tata Batas Desa Diselesaikan Berjenjang dan Musyawarah
- 21 Januari 2019 - 16:20 WIB
Bupati Lamandau H Hendra Lesmana ingin agar masyarakat atau pemerintah desa menyelesaikan tata batas antar-desa secara berjenjang dengan menjungjung tinggi azaz Bahaum Bakuba (Musyawarah untuk Mufakat) yang jadi identitas masyarakat kabupaten ini.
Luas Wilayah Barito Selatan Berkurang 42 Ribu Hektare
- 16 Oktober 2018 - 17:30 WIB
Setelah ditetapkan tata batas antara Barito Selatan (Barsel) dan Barito Timur (Bartim) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini luas wilayah Barito Selatan berkurang 42 ribu hektare.
Pemkab Barito Timur Diminta Undang Pihak Mediasi Tata Batas
- 10 Agustus 2018 - 17:46 WIB
Sebelumnya masalah tata batas desa sudah diselesaikan, namin belum memuaskan pihak desa yang berdekatan
Pemkab Gunung Mas Serius Selesaikan Perebutan Wilayah Mampai
- 17 Februari 2018 - 14:16 WIB
Kabupaten Gunung Mas mengkalim wilayah Mampai berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Gumas. Sedangkan Kabupaten Kapuas mengklaim wilayah Mampai bersadarkan Permendagri Nomor 75 tahun 2013.
Pemkab Kapuas dan Gunung Mas Harus Duduk Bersama Bahas Masalah Mampai
- 13 Februari 2018 - 15:30 WIB
Dalam beberapa tahun ini, pasca terbitnya Permendagri Nomor 75 Tahun 2013, masalah Mampai tidak kunjung selesai.
Hari Ini Bupati Gumas Bahas Permasalahan di Mampai
- 09 Februari 2018 - 13:00 WIB
Wilayah Mampai saat ini menjadi rebutan antara Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kapuas pascaterbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2013.
Bupati Gunung Mas Pimpin Rapat Membahas Permasalahan Mampai
- 31 Januari 2018 - 19:10 WIB
Wilayah Mampai saat ini menjadi rebutan antara Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kapuas. Hal itu terjadi pascaterbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 dan 76 Tahun 2013.
Tata Batas Antar Daerah di Kalteng Belum Klir
- 25 September 2017 - 13:30 WIB
Sengketa Tapal Batas Antardesa di Kecamatan Katingan Hilir masih Terjadi
- 13 September 2017 - 13:06 WIB