Dorong Kemudahan Akses Pendidikan Bermutu bagi Warga Miskin

Oleh Magang 1
02 Agustus 2022 - 15:05 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur mendorong pemerintah daerah memberi kemudahan bagi warga miskin untuk turut bisa mengakses pendidikan yang lebih bermutu tinggi.

Sampai saat ini masih banyak orang miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu," kata anggota Fraksi PDIP, Bardiansyah.

"Hal ini disebabkan antara lain karena mahalnya biaya pendidikan, sehingga bagi masyarakat yang tidak mampu tidak mendapatkan pendidikan bahkan putus sekolah," kata Bardiansyah di Sampit, Selasa.

Fraksi PDIP mendukung upaya-upaya untuk memberi kemudahan bagi warga miskin atau tidak mampu dalam mengakses pendidikan bermutu tinggi. Salah satu yang perlu diupayakan adalah membuat regulasi berupa peraturan daerah.

Terkait rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD tentang bantuan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu, Fraksi PDIP sangat menyambut baik. Peraturan daerah tersebut dinilai diperlukan karena pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Di sisi lain disebutkan, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar yang dikenal dengan program wajib belajar, pendidikan 9 tahun.

Selain itu pada Pasal 34 ayat 2 tertera bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sementara itu dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Fraksi PDIP berharap dengan adanya kebijakan memberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dapat mewujudkan amanat dari undang-undang tersebut.

BSM adalah bantuan yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu atau pra sejahtera dengan tujuan agar dapat memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana yang diharapkan oleh
negara atau pemerintah.

"Oleh karena itu dalam pelaksanaannya di daerah, sebagai pedoman dan landasan dasar dalam pelaksanaannya perlu adanya peraturan daerah," jelas Bardiansyah.

Fraksi PDIP telah mengkaji, menelaah maksud dan tujuan usulan raperda inisatif DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur tentang bantuan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu.

"Fraksi kami dapat menerima raperda tersebut untuk diteruskan pembahasannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan," demikian Bardiansyah. (MAGANG/B-5)

TAGS:

#Akses Pendidikan

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Mantan Gubernur Maluku Utara Didakwa Terima Gratifikasi Rp100 Miliar

15 Mei 2024 - 21:41 WIB

Ketua Majelis Hakim, Rommel Franciskus Tumpubolon meminta agar JPU KPK menghadirkan pemilik rekening dan para saksi yang memberikan uang kepada AGK.

Wagub Kalteng Harap Harlah Muslimat NU Refleksikan Ajaran Islam

15 Mei 2024 - 21:31 WIB

Edy menekankaosikap persaudaraan, kebersamaan, persatuan dan saling berbagi kasih sayang untuk menggapai kesuksesan di dunia dan akhirat.

Komang Ayu Berhasil Lancarkan Strategi Menuju 16 Besar Thailand Open

15 Mei 2024 - 21:21 WIB

Bertanding di Nimibutr Stadium, Bangkok, Rabu, Komang Ayu akhirnya mampu membungkam lawannya asal Hong Kong itu dengan 21-17, 13-21, 21-11.

Edy Pratowo: Harlah Muslimat NU Tunjukan Kesatuan Perempuan NU

15 Mei 2024 - 21:11 WIB

Edy berharap kegiatan inidapat menjadi pemantik semangat hingga dapat membawa perubahan positif bagi daerah Kabupaten Katingan.

Satgas Pangan TNI Dukung Optimalisasi Program Pompanisasi Kementan

15 Mei 2024 - 21:00 WIB

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes TNI mengecek jalannya program pompanisasi dan perluasan areal tanam (PAT) di Dusun Bakalan Lor Desa Bligo Kecamatan Ngluwar, Magelang, Jawa Tengah.

Tugboat Terbakar, Diduga Akibat Kapal Membawa Bahan Mudah Terbakar

15 Mei 2024 - 20:56 WIB

Berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji, pencarian masih dilakukan terhadap korban yang dinyatakan hilang.

Optimis Raih Predikat WBK, LPP Ikuti Desk Evaluasi TPI

15 Mei 2024 - 20:50 WIB

Dalam upaya mewujudkan komitmen untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Palangka Raya mengikuti Desk Evaluasi Satuan Kerja menuju WBP yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Selasa, 14 Mei 2024.