SEKITAR 50 Kepala Keluarga (KK) pemilik kios dan rumah di Jalan HM Rafii sekitar bundaran Tugu Pancasila Pangkalan Bun mulai resah saat menerima surat yang ditandatangani Bupati Kobar, Bambang Purwanto tertanggal 12 Januari Nomor 590/03/Sed/Pem-Tan/I/2016-Sifat Penting-Perihal: Penyampaian Batas Akhir Penempatan Aset Pemerintah.

'Surat ini betul-betul mengejutkan dan meresahkan warga. Karena sebelumnya kami belum diberitahu pada Maret 2016 harus segera pindah.Pindah ke mana Pak, kami ini bingung,' keluh Sugito dan Ibrahim serta warga lainnya saat diwawancarai Borneonews, pekan lalu.

Menurut warga, mereka sudah menetap cukup lama dan ada yang lebih dari 10 tahun. 'Kalau saya baru menetap 8 tahun, dan saya juga setuju kalau dipindahkan, namun ke mana tempatnya dan bagaimana penggantian bangunan semi permanen ini yang 8 tahun lalu saya beli Rp8 juta',aku warga.

Sebaiknya Bupati Kobar sebelum membagikan surat terlebih dahulu memanggil penghuni kios dan rumah untuk bermusyawarah.

'Kami juga siap mendukung pembangunan,namun pemerintah juga harus mendukung kami kalau dipindahkan ke mana.'

Wajar terkejut

Terpisah, Edy Suwarno (73 tahun) mantan Kepala BPN Kabupaten Kobar pada 1978 mengatakan, lahan yang sekarang dihuni sekitar 50 warga di Jalan HM Rafii tersebut adalah lahan milik Negara (Pemkab Kobar).

'Kalau mereka terkejut dan mengeluh itu wajar saja, karena dalam kepemilikan lahan mereka tidak memiliki payung hukumnya. Dasarnya apa orang-orang terdahulu yang membangun rumah dan kios dilahan milik pemda kemudian dijual belikan sampai kepada yang terakhir yakni sekarang ini,' ungkap Edy di rumahnya Perumahan Beringin Rindang.

Sementara itu, Camat Arut Selatan (Arsel) Rody Iskandar mengatakan, pihaknya sudah pernah dua kali mengundang rapat dengan para pedagang sekitar Tugu Pancasila.

'Kalau pemilik rumah dan kios di Jalan HM Rafii mengaku belum diundang nanti akan saya undang lagi. Saya pernah beritahukan dalam rapat tersebut.Rencananya penghuni kios nantinya akan direlokasi ke Pasar Palagan Sari.'

 (B-7)