BORNEONEWS, Gunung Mas - Penanganan bidang sosial harus menjadi tanggungjawab bersama. Karena itu, ke depan penanganan masalah sosial, terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau kurang mampu, bisa lebih baik lagi dan tepat sasaran.

"Masalah sosial semakin banyak di wilayah kita. Untuk itu semua pihak, baik pemerintah mau pun masyarakat harus bersama-sama serius memperhatikan masalah pada bidang sosial, khusunya PMKS," kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Gumas, Budhy saat membuka kegiatan penyuluhan sosial Dinas Sosial Kalimantan Tengah (Kalteng) di aula Hotel Lising, Kuala Kurun, Kamis (8/9/2016).

Dia menyampaikan, dalam hal menangani masalah sosial di Kabupaten Gumas. Pemkab Gumas melalui Disosnakertrans pada telah mengangkat 135 pekerja sosial masyarakat (PSM) dan 12 tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK).

"Keberadaan PSM dan TKSK kita harapkan bisa membantu dalam mendata dan memverifikasi masyarakat PMKS. Sehingga data lebih akurat dan tepat sasaran. Disamping itu peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat sangat kita harapkan," cetusnya.

Kasubid Kerja Sama, Evaluasi dan Pelaporan (Pusat Penyuluhan Sosial) Kementrian Sosial RI, Lusia Mangiwa menuturkan, diberikannya anggran untuk pelaksanaan penyuluhan sosial merupakan bentuk keseriuasan pemerintah untuk menangani masalah sosial di Indonesia.

"Peserta yang mengikuti kegiatan ini diharapkan bisa menjadi penyuluh sosial masyarakat," pesan dia.

Kasubag Penyusunan Program Dinas Sosial Provinsi Kalteng yang juga ketua panitia penyuluhan sosial Tarmanta menambahkan, kegiatan penyuluhan sosial diikuti tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan PSM, dengan jumlah peserta 20 orang. 

"Di samping penyuluhan sosial, pada kesempatan ini juga dilakukan penyuluhan bahaya narkoba, pornografi. Dengan harapan peserta bisa menyampai kepada masyarakat hal-hal yang disampaikan di sini," pesannya. (EPRA SENTOSA/N).