Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya, Fitria Husnatarina mengingatkan pemerintah sebagai stabilitator harus mampu menjaga konseptual dari hilirisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas pertumbuhan ekonomi daerah.

Sehingga, meski hilirisasi itu bukan milik pemerintah, manfaatnya tetap kembali kepada masyarakat lokal. Pasalnya, hilirisasi industri belum tentu dapat menyempitkan kesenjangan di tengah masyarakat.

“Kita tidak bisa memprediksi kesenjangan ekonomi semakin menyempit. Kalau pemilik modal itu merekrut tenaga kerja tidak pada masyarakat lokal, tentu jurangnya akan semakin tinggi,” tuturnya baru baru ini.

Menurutnya tenaga kerja penggerak industri harus masyarakat lokal. Tetapi pemerintah juga harus menjamin SDM lokal ini terampil.