Bahkan eropa pernah menuding perusahaan sawit di Indonesia sebagai menyumbang kerusakaan alam. Jadi sebaliknya saat ini pemerintah pusat gencar melakukan pengembangan dari komuditas sawit, mulai dari biodisil, avtur pesawat terbang hingga pabrik gula dari olahan sawit. 

"Sehingga harus ada sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah. Tidak hanya dalam hal enaknya saja, namun saat ada dampak negatif ya kita hadapi bersama,” tegasnya.

Menurut Siswanto menambahkan, sawit telah menjadi pilar pembangunan nasional. Apabila ingin pembangunan menjadi lebih maju, masyarakat sejahtera tentunya diperlukan kolaborasi jitu antara seluruh stakeholder termasuk pemerintah di dalamnya. 

“Kami juga mengakui terjadinya bencana banjir juga ada korelasinya dari aktivitas perkebunan, tapi tidak seratus persen. Pastinya ada dampak negatif dan positif, dampak positifnya berapa banyak lapangan pekerjaan baru kami ciptakan. Berapa besar peningkatan ekonomi yang terjadi selama ini, semua demi kemajuan negara ini,” terangnya. 

Guna mengurangi dampak kerusakan lingkungan, maka perusahaan perkebunan kelapa sawit selama ini juga telah melaksanakan kaidah yang ramah lingkungan, termasuk memenuhi standar pengelolaan sesuai dengan ISO yang ditetapkan. 

Selalu ada evaluasi regular agar tidak melenceng dari ketentuan, sehingga pihaknya meminta sinergisitas terus ditingkatkan dan selalu siap bekerjasama dengan pemegang kebijakan di daerah untuk mencari jalan keluar penanganan maupun pencegahan dampak lingkungan. 

Dia menegaskan perusahaan sawit tentunya ada aturan yang jelas, sedangkan saat ini banyak perkebunan mandiri dari masyarakat. Jumlahnya pun tidak sedikit dan tentunya harus ada regulasi pengawasan yang tepat terhadap perkebunan msyarakat mandiri ini. 

“Yah semacam standarisasi seperti pada perusahaan sawit. Kalau kami sudah ada pasti ada standarisasinya, mulai pembukaan lahan sampai produksi,” tandasnya. (RILIS/B-6)