BORNEONEWS, Palangka Raya - Keberadaan perda bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dinilai penting. Terkait itu, anggota DPRD Kalteng, Toga Hamonangan Nadeak mendorong agar perda itu bisa dibentuk di Kalteng.

Anggota Komisi I DPRD Kalteng ini menjelaskan, perda tersebut nantinya harus memperhatikan subjek dan objek hingga golongan masyarakat yang patut mendapat bantuan hukum.

"Kemudian kita juga harus memikirkan sumber dana untuk pembayaran pengacara, apakah hibah atau penunjukan. Kita juga bisa bekerjasama dengan Kemenkumham," ujarnya, Senin, 21 Februari 2022.

Selanjutnya, penunjukan pengacara atau lembaga bantuan hukum harus ada. Sebab, ketiga peran tersebut dirasa harus tercantum.

Mengingat perda tersebut belum terealisasi di Kalteng, pihaknya berencana untuk kembali mempelajarinya di daerah ataupun provinsi lain yang telah memiliki perda itu.

"Perda ini sudah ada di daetah lain salah satunya seperti Jawa Timur, maka kita rasa perlu untuk melakukan kunjungan kerja untuk mempelajari mekanisme perda itu," tuturnya.

Dia menegaskan, perda tersebut sangat dibutuhkan dan diyakni akan memiliki manfaat yang akan membantu secara langsung bagi masyarakat di Bumi Tambun Bungai terutama bagi warga kurang mampu.