Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Ketua Komisi II Sebut Pelaku UMKM Masih Perlu Relaksasi

  • Oleh Donny Damara
  • 25 April 2022 - 18:00 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Achmad Rasyid menyebut saat ini masyarakat khususnya pelaku UMKM masih memerlukan relaksasi meski pandemi Covid-19 melandai.

Dia menjelaskan, relaksasi yang dimaksud itu yakni memberikan keringanan bagi pelaku UMKM khususnya di Kalteng, membayar cicilan pinjaman yang dipergunakan sebagai modal untuk membangun kembali usaha yang selama ini terpuruk akibat pandemi Covid-19.

"Saya rasa relaksasi masih perlu, karena Covid-19 belum benar-benar usai meski penyebarannya mulai melandai. Perekonomian kita ini kan baru memulai kembali dan pasar juga baru menggeliat tapi belum 100 persen," ujarnya, Senin, 25 April 2022.

Dia merangkan, relaksasi atau kelonggaran yang diberikan para debitur dalam hal ini perbankan kepada masyarakat atau pelaku usaha khususnya UMKM sebagai kreditur, diharapkan tidak hanya sebatas potongan bunga pinjaman saja, tapi juga kelonggaran waktu untuk pengembalian pinjaman.

"Dampak dari pandemi ini tidak hanya dirasakan oleh satu orang saja, tapi hampir seluruh lapisan masyarakat. Tentu kami harap pihak kreditur bisa memberikan kelonggaran lain seperti waktu untuk pengembalian pinjaman," tuturnya.

Dia mencontohkan, seperti misalnya ketika masyarakat mengalami gangguan kesehatan atau sakit misal karena Covid-19, setelah sembuh pun masyarakat ini belum tentu bisa langsung bekerja. Artinya, mereka juga memerlukan waktu untuk memulihkan kondisi kesehatannya.

Di sisi lain, dirinya menilai peran serta pemerintah terutama dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang tengah dihadapi oleh masyarakat pelaku UMKM saat ini sangat perlu dilakukan melalui berbagai kebijakan-kebijakan.

"Masalah ini bisa kita katakan bukan hal yang baru, permasalahan ekonomi seperti ini pasti terus ditemukan dan terjadi berulang-ulang. Contoh ketika zaman resesi dulu ada kesulitan ekonomi yang mengakibatkan harga komoditas kita tidak dalam kondisi normal. Harga karet, rotan, hingga batu bara anjlok sampai tidak ada harganya. Jadi peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya pun sangat diperlukan," tutupnya. (DONNY D/B-7)

Berita Terbaru

Ada Kasus Perkawinan Sesama Jenis, Ini Permintaan Kemenag

Ada Kasus Perkawinan Sesama Jenis, Ini Permintaan Kemenag

  • 19 Mei 2024 - 05:00 WIB
Menko Luhut Bantah Pandangan Terkait Indonesia tak Peduli Lingkungan

Menko Luhut Bantah Pandangan Terkait Indonesia tak Peduli Lingkungan

  • 19 Mei 2024 - 04:00 WIB
The Elite Showcase 2024 Pamerkan Kreasi Modifikasi Motor dan Mobil

The Elite Showcase 2024 Pamerkan Kreasi Modifikasi Motor dan Mobil

  • 19 Mei 2024 - 03:00 WIB
Mantap! Pemkab Penajam Jamin Biaya Kuliah 100 Persen

Mantap! Pemkab Penajam Jamin Biaya Kuliah 100 Persen

  • 19 Mei 2024 - 02:00 WIB
OJK: ROA dan NIM Perbankan Maret 2024 masih Tergolong Cukup Tinggi

OJK: ROA dan NIM Perbankan Maret 2024 masih Tergolong Cukup Tinggi

  • 19 Mei 2024 - 01:00 WIB
Mendag Suarakan Inklusivitas dalam Ekosistem Perdagangan pada APEC

Mendag Suarakan Inklusivitas dalam Ekosistem Perdagangan pada APEC

  • 19 Mei 2024 - 00:00 WIB
MUI Desak ICC Segera Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

MUI Desak ICC Segera Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

  • 18 Mei 2024 - 23:45 WIB
Luhut Nyatakan Siap Bantu Prabowo Jadi Penasihat

Luhut Nyatakan Siap Bantu Prabowo Jadi Penasihat

  • 18 Mei 2024 - 23:30 WIB
Dimensi Pemberdayaan Masih Perlu Perbaikan

Dimensi Pemberdayaan Masih Perlu Perbaikan

  • 18 Mei 2024 - 23:15 WIB
KemenPPPA: Anak Depresi Karena Ponsel Diberi Pendampingan Pemulihan

KemenPPPA: Anak Depresi Karena Ponsel Diberi Pendampingan Pemulihan

  • 18 Mei 2024 - 23:00 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri