Dewan Kalteng Dorong Peran Pemda Tekan Potensi Pelanggaran Aturan

Oleh Donny Damara
28 Mei 2023 - 13:00 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Kuwu Senilawati mendorong peran pemda untuk dapat menekan meningkatnya potensi pelanggaran aturan. Mengingat masih banyak perda yang belum diketahui atau belum dipahami oleh masyarakat.

"Ketika reses ke sejumlah desa, masih banyak warga yang tidak tahu mengenai sejumlah Perda yang telah di sahkan. Oleh karena itu kami mendorong agar pemda supaya aktif mensosialisasikan Perda khususnya yang baru disahkan sampai ke akar rumput," ucapnya, Minggu, 28 Mei 2023.

Menurutnya, sosialisasi tekrait perda juga sudah menjadi kewajiban dari pemda agar bisa dilakukan secara masif, di mana pelaksanaannya tidak hanya ditingkat provinsi atau kabupaten dan kota saja, akan tetapi hingga ke kelurahan atau desa.

"Pelibatan kecamatan, kelurahan atau desa juga menjadi alternatif yang sangat baik. Karena nanti pihak kecamatan, kelurahan atau desa bisa mengerahkan petugas ke lapangan untuk menyosialisasikan perda ini langsung kepada masyarakat," ujarnya.

Selain itu, sosialisasi juga bisa dilakukan melalui berbagai sarana yang ada baik spanduk, baleho ataupun melalui sarana media massa dan media sosial lainya. Tentunya, sosialiasi Perda juga harus dengan sosialiasi inti utama dalam Perda, agar di mengerti dan di pahami masyarkat secara utuh.

"Contoh Perda mengenai Sampah saja, banyak masyarakat tidak tau. Termasuk menyangkut berbagai aturan dan sanksi yang diatur di dalamnya. Belum lagi aturan larangan membakar lahan, jadi dengan banyak perda yang belum diketahui oleh masyarakat yang berdampak pada meningkatnya potensi pelanggaran," jelasnya.

Dieinya berharap sosialisasi perda yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya sebatas bagi kalangan tertentu saja. Tetapi sampai kepada lapisan masyarakat yang paling bawah, yang menjadi kalangan yang bersinggungan langsung dengan aturan-aturan yang dibuat tersebut.

"Intinya agar masyarakat tau, memahami dan mengerti. Jangan hanya untuk kalangan tertentu saja. Sehingga ketika di lakukan sanksi ketika ada pelanggaran tidak ada ada alasan tidak tau. Misalnya, Perda terkait Sampah dan larangan membakar lahan secara sembarangan juga sangat urgen di sosialisasikan dengan gencar," tandasnya. (DONNY D/H)

TAGS:

#Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng #Pelanggaran Aturan #Pemda

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Tiga Suporter Valencia Dihukum Delapan Bulan Penjara Akibat Rasis

11 Juni 2024 - 20:15 WIB

Sebanyak tiga suporter Valencia dihukum delapan bulan penjara akibat rasis kepada penyerang Real MadridVinicius Junior.

Asisten Ekbang Kalteng Distribusikan Pasar Murah di Katingan

11 Juni 2024 - 20:10 WIB

Pendistribusian dilaksanakankedua wilayah Kabupaten Katingan-pertamadi Desa Hiyang Bana Kecamatan Tasik Payawan,padaSelasa, 11 Juni 2024.

PSSI sebut Rencana Penambahan Pemain Asing Segera Diputuskan

11 Juni 2024 - 20:05 WIB

Ketua Umum Persatuan Sepakbola Indonesia (PSSI) Erick Thohir mengatakan rencana PSSI membuat regulasi terkait penambahan jumlah pemain asing untuk klub-klub Liga 1 segera diputuskan dalam beberapa hari ke depan.

Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Barito Timur Dorong Setiap Perangkat Daerah Gunakan E-Katalog

11 Juni 2024 - 20:00 WIB

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, Supian Effendi, mendorong agar setiap perangkat daerah menggunakan E-Katalog atau aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kementan Refocusing Anggaran Rp7 Triliun Bantu Petani Hadapi El Nino

11 Juni 2024 - 19:55 WIB

Kementerian Pertanian memfokuskan kembali ataurefocusinganggaran senilai Rp7 triliun untuk membantu petani menghadapi El Nino dan kemarau atau kekeringan di tiga bulan masa kritis, pada periode Agustus, September dan Oktober.

Pengawasan Pemerintahan Dorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional

11 Juni 2024 - 19:50 WIB

Inspektur Inspektorat Kalteng, Saring mengingatkan peran pengawasan jalannya pemerintahan dilingkungan pemerintah daerah.

BRIN: Kolaborasi Jadi Kunci Mengatasi Persoalan Transportasi Publik

11 Juni 2024 - 19:45 WIB

Peneliti Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas Badan Risetdan Inovasi Nasional (BRIN)Badrun Susantyo mengatakan kolaborasi antarsektor menjadi kunci untuk mengatasi persoalan transportasipublik di Indonesia.