BORNEONEWS, Palangka Raya - Pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR dianggap penting oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS.

"Program ini dilaksanakan untuk membantu pekebun rakyat dalam memperbaharui perkebunan kelapa sawitnya agar lebih produktif dan TBS berkualitas," kata Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, Eddy Abdurrachman pada Kamis, 17 Desember 2020.

Hal ini disampaikan Eddy dalam Media Gathering di Jakarta dengan tema Mewujudkan Industri Sawit Berkelanjutan Melalui Integrasi Program Pengembangan Sektor Hulu dan Hilir.

"Program ini juga mewujudkan penerapan prinsip-prinsip Good Agricultural Practices serta mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal seperti Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan-LULUCF atau Land Use, Land-Use Change and Forestry," tambah Eddy.

Untuk memastikan prinsip keberlanjutan, peserta program juga difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) pada panen pertama.

"Sejak dimulainya program peremajaan sawit rakyat di tahun 2016 hingga saat ini, program PSR telah melibatkan lebih dari 100 ribu petani rakyat, dan lebih dari 200 ribu hektar kebun yang menerima dana PSR," jelas Eddy lagi.

Untuk mempermudah penyaluran dana PSR juga menurut Eddy terus dilakukan penyempurnaan meliputi penyederhanaan persyaratan, verifikasi terintegrasi, dan aplikasi PSR secara online, sebagai media untuk pengajuan proposal, evaluasi dan monitoringnya.

"Di tengah Covid-19 yang melanda seluruh negeri, BPDPKS berkomitmen untuk tetap menjalankan seluruh program penguatan industri sawit," tutupnya. (TESTI PRISCILLA/B-11)