BORNEONEWS, Nanga Bulik - Ketua DPW Nasdem Kalteng Faridawaty Darland Atjeh berang mengetahui ada kadernya di Kabupaten Lamandau yang turut serta melakukan ritual 'sembah sujud politik' pada Jumat (7/7/2017) lalu. Atas perkembangan ini pun membuat Ketua Nasdem Lamandau M Ramlan merasa terjebak.

Dalam tulisan terbuka di laman media sosial facebook miliknya, Farida dengan tegas menegur dan mengintruksikan agar ketua DPD Nasdem Lamandau, segera meminta maaf kepada masyarakat Lamandau, karena telah mengikuti tindakan yang dinilai Farida sebagai ritual aneh dan tidak lazim.

"Kpd ketua DPD NasDem Lamandau, anda kami himbau wajib meminta maaf kpd rakyat Lamandau krna telah tanpa berfikir panjang mengikuti ritual yg aneh itu dan memberi cth yg kurang baik kpd konstiuen kita!!! Ingat..apapun urusan di dunia dan urusan2 politik...TIDAK ADA YG PATUT SDISEMBAH (SUJUD) SELAIN ALLAH SWT !!!," tulis Farida.

Menyikapi teguran ketua DPW NasDem tersebut, Ketua DPD NasDem Lamandau, M Ramlan mengaku memahami apa yang disampaikan Ketua DPW itu.

"Saya ditegur (DPW) tentu saya terima, karena mungkin tindakan kami yang terekspose kemarin telah menjadi heboh, apalagi jika hanya berpatokan pada video yang ada di youtube atau pemberitaan-pemberitaan, yang barang kali tidak memuat kronologisnya dengan lengkap," ungkap pria yang akrab di sapa Amban, menjelaskan kepada borneonews.co.id, di DPRD, Senin (10/7/2017).

Amban juga memastikan bahwa tindakan "sembah dujud politik" yang ia ikuti sama sekali tidak dapat dikatakan mewakili partai.

Terlebih, katanya, ritual itu hanyalah spontanitas semata tanpa ada komunikasi dan penjelasan dari Bupati Lamandau Marukan yang kala itu memimpin sujud politik tersebut.

Namun, ia memastikan bahwa perihal peristiwa itu telah ia jelaskan langsung kepada ketua Dewan Pembina DPW NasDem Provinsi Ujang Iskandar, serta kepada korda, dan saat ini semuanya sudah clear.

"Kronologisnya begini, waktu itu (Jumat 7/7/2017 pagi) kita (DPRD) ada agenda rapat paripurna. Singkat cerita, setelah kami masuk ke ruang sidang untuk mulai melaksanakan rapat, tiba-tiba pak bupati dan unsur pimpinan DPRD mengajak kami semua keluar (teras DPRD), katanya akan membuat semacam statemen politik, saya dan anggota yang lain pun ya ikut saja," katanya.

Kemudian, sambung dia, "Waktu itu saya kira Bupati hanya memberikan statemen politik biasa yang normatif, karena di sana kan banyak juga pihak lain seperti halnya tamu undangan rapat DPRD."

"Terus setelah berstatemen, tiba-tiba ada acara sembah sujud memohon segala, yang kita juga bingung, yang lain ikut petunjuk ya ikut saja, karena katanya kan acara sujud adat ya kita hormati, karena jujur saja tidak ada komunikasi melakukan hal itu (baik terkait statemen politik yang disampaikan maupun sembah sujud) yang dilakukan itu di internal kami sama sekali, bahasa gampangnya ya saya juga merasa terjebak, karena saya kira tidak akan seperti itu (ada sembah sujud segala). Kalau tahu dari awal demikian, tentu saya tidak akan ikut dan meminta ruang diskusi dulu," katanya.

Lebih jauh, Amban juga mengaku cukup kecewa jika pada akhirnya kejadian itu menuai polemik di masyarakat, seraya minta maaf jika dengan ikut-ikutannya itu menjadi hal yang tidak produktif dan menuai kontroversi.

"Saya pastikan bahwa kegiatan waktu itu tidak mewakili Partai serta tidak ada komunikasi sebelumnya diantara petinggi-petinggi atau ketua-ketua partai, niat kita waktu itu hanya sebatas menghormati ajakan Bupati semata tanpa tahu ada ritual lain-lain, terkecuali mungkin antara Bupati dan Unsur pimpininan DPRD karena pada saat sebelum masuk ruang rapat biasanya terlebih dulu berbincang atau singgah di ruang pimpinan. Jika ingin penjelasan lebih lanjutnya silahkan tanyakan kepada inisiator kegiatan waktu itu dalam hal ini Bupati Marukan. Karena sejatinya agenda DPRD waktu itu hanyalah satu, yakni rapat paripurna," jelasnya.

Diketahui, 'sembah sujud politik' kini cukup viral di dunia nyata maupun maya saat ini, yang memperlihatkan Bupati Lamandau, Marukan serta sejumlah anggota DPRD Lamandau yang melakukan sembah sujud yang ramai disebut sebagai "Sujud Politk" dengan tujuan memohon agar Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran, serta keluarga besar H. Abdul Rasyid AS, tidak ikut campur tangan dan memberi restu kepada bakal caoln kepala daerah Lamandau dari luar daerah Lamandau di Pilkada Bupati 2018 mendatang. (HENDI NURFALAH/B-5)