Klarifikasi Kadisdikpora Kobar, Tak Ada Penahanan Ijazah SMAN 2 Pangkalan Bun

06 Agustus 2016 - 15:30 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Klarifikasi Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora),, Kotawaringin Barat (Kobar), Aida Lailawati, tidak ada penahanan ijazah lulusan SMA Negeri 2 Pangkalan Bun oleh pihak sekolah.

Kadis telah memanggil Kepala SMA Negeri 2 Pangkalan Bun, Khairil Anwar, untuk meminta kejelasan. Ada kesalahpahaman dalam hal ini, antara orangtua siswa dan pihak sekolah.

"Berdasarkan penjelasan kepala sekolah, tidak ada kata penahanan ijazah. Lamanya ijazah keluar, dikarenakan ijazah-ijazah itu sedang ditandatangani oleh kepala sekolah," kata Kepala Disdikpora Kobar, Aida Lailawati.

"Dan solusinya, saya sudah katakan kepada pihak SMA Negeri 2 Pangkalan Bun untuk memberitahukan kepada semua orangtua siswa, agar dapat mengambil ijazah tersebut," kata Aida.

Aida menjelaskan, jika meminta iuran pihak sekolah seharusnya sesuai prosedur. Salah satunya, saat rapat komite dihadiri lebih dari 50 persen orangtua dan sama halnya, keputusan setuju atau tidaknya terhadap iuran harus lebih dari 50 persen kata setuju dari orangtua atau wali yang hadir dalam rapat tersebut.

"Sudah saya minta agar masalah ini diselesaikan secepatnya. Terkait penahanan ijazah dalam aturannya sangatlah tidak diperbolehkan. Dengan alasan, salah satunya adalah Ijazah digunakan siswa yang telah lulus untuk melanjutkan pendidikan," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah orang tua siswa SMA Negeri 2 Pangkalan Bun, Kobar mengeluh. Pasalnya, bagi orang tua yang belum membayar uang iuran (sumbangan) pembangunan gedung baru, belum bisa mengambil ijazah untuk anak-anaknya yang telah dinyatakan lulus.

"Kemarin saya ke sekolah untuk mengambil ijazah, karena belum melunasi iuran, tidak boleh. Sampai sekarang ijazah anak saya masih ditahan," ujar salah satu sumber yang enggan dikorankan namanya.

Besaran iuran, katanya, Rp466 ribu per anak. Terang dari pihak sekolah, dana yang terkumpul dari orang tua tersebut akan digunakan untuk biaya pembangunan gedung baru.

"Iya mas, tidak boleh kurang. Harus bayar segitu, kalau tidak ijazahnya tak boleh diambil," ucapnya lesu.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Pangkalan Bun, Khairil Anwar mengaku iuran dan besarannya berdasar dari kesepakatan komite dan orang tua. Ia juga membantah jika sekolah menahan ijazah hanya karena semata-mata tidak membayar iuran tersebut.

"Bagi orang tua yang bisa menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, akan kami bebaskan dari iuran tersebut," katanya.

Pembangunan gedung itu, terang Khairil, menghabiskan dana sekitar Rp1,8 miliar. Rinciannya, Rp1,5 miliar dari APBN, Rp150 juta dari APBD Kabupaten Kobar dan sisanya Rp240 juta dari iuran orang tua.

"Kalau dikatakan sekolah menahan ijazah siswa karena belum membayar iuran tersebut, tidak benar. Bagi orang tua yang tidak mampu, silahkan ke sekolah, pasti kami berikan ijazah anaknya. Asal, ada bukti jika yang bersangkutan memang keluarga tidak mampu," katanya. (UD/N).

TAGS:

#Kepala Disdikpora Kobar #Aida Lailawati #SMA Negeri 2 Pangkalan Bun

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

FGD Pemberdayaan UMKM dan Potensi Investasi Daerah

29 Mei 2024 - 03:00 WIB

Dalam upaya koordinasi dan komunikasi potensi dan peluang investasi daerahdan pemberdayaan UMKM antarstakeholder internal pemerintah pusat dan daerah di wilayah Sumatera Selatan, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan sebagai Treasurer, Regional Economist dan Financial Advisor dan TREFA mengadakan kegiatan Focus Group Discussion atau FGD pemberdayaan UMKM dan potensi investasi daerah di wilayah provinsi Sumatera Selatan.

DPRD Barito Utara Dukung Perusahaan Konsultasi Publik Rencana Pasca Tambang

29 Mei 2024 - 02:00 WIB

RSUD Doris Sylvanus Berikan Pelatihan Bantuan Hidup Dasar

29 Mei 2024 - 01:00 WIB

RSUD dr. Doris Sylvanus melakukan In House Training (IHT) Basic Cardiac Life Support (BCLS) atau penanganan kegawatdaruratan akibat trauma dan gangguan kardiovaskuler.

Jhonny Dorong Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan Antisipasi Kebakaran

28 Mei 2024 - 23:59 WIB

Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya, Jhonny Arianto Putra, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran dalam mengantisipasi kebakaran.

Pemerintah Anugerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 185 Pegawai Kalteng

28 Mei 2024 - 23:50 WIB

Pemerintah memberikan penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Aparatur Sipil Negara kepada 185 pegawai.

DPRD Barut Dukung Pelaksanaan Pelatihan Transformasi Digital Koperasi

28 Mei 2024 - 23:40 WIB

Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H Abri mengapresiasi dan mendukung kegiatan pelatihan tranformasi digital koperasi menuju koperasi modern, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM setempat pada Senin, 27 Mei 2024.

Irjen Pol Dedi Prasetyo Bedah Buku Meritokrasi Jabatan Fungsional Wujudkan SDM Unggul

28 Mei 2024 - 23:30 WIB

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM), Irjen Pol Dedi Prasetyo meluncurkan Buku Meritokrasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Polri untuk mewujudkan SDM unggul. Buku tersebut juga sebagai panduan komprehensif yang mengulas konsep, implementasi dan tantangan meritokrasi dalam jabatan fungsional di lingkungan Polri.

Waket Komisi III DPRD Apresiasi PBVSI Barut Lakukan Seleksi Pemain Voli Pelajar

28 Mei 2024 - 23:20 WIB

Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H Surianoor SE mengapresiasi dan mendukung pengurus Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kabupaten Barito Utara yang melaksanakan seleksi daerah (selekda) dalam rangka mencari bibit muda berbakat pemain bola voli tingkat pelajar di daerah setempat, pada Sabtu dan Minggu kemarin di lapangan voli stadion Swakarya Muara Teweh.

Jasa Raharja Terus Berkolaborasi dengan Tim Pembina Samat Kalteng

28 Mei 2024 - 23:10 WIB

Jasa Raharja Cabang Kalimantan Tengah terus berkolaborasi dengan Tim Pembina Samsat Provinsi Kalteng (ada Bapenda dan Ditlantas Polda Kalteng) demi mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil Pileg 2024, Partai Demokrat Berhak Duduki Ketua DPRD Barito Utara

28 Mei 2024 - 23:00 WIB

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Utara, Hj Mery Rukaini mengatakan, perolehan 18.668 suara pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024 memastikan bahwa Partai Demokrat berhak mendapatkan lima kursi di DPRD Barito Utara.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia